“FUNGSI PR”
CUTLIP AND CENTER , mengatakan bahwa fungsi PR meliputi hal-hal sebagai berikut :
CUTLIP AND CENTER , mengatakan bahwa fungsi PR meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Menunjang
kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi
2. Menciptakan
komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari
perusahaan kepada public dan menyebarkan opini public pada perusahaan.
3. Melayani
public dan memberikan nasehat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan
umum.
Fungsi
PR juga dapat dilihat dari deskripsi kerja carl Byoir & Associates
1.
Analysis
, of policies and objectives of the client , of relationships with various
public
2.
Planning
and programming , of specific undertaking ang projects
3.
Implementation
, of the programs and projects.
“Fungsi PR di Perusahaan”
1.
Untuk mengubah citra umum di mata khalayak sehubungan
dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan perusahaan.
2.
Untuk menyebarluaskan cerita sukses yang telah dicapai
oleh perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan.
3.
Untuk meningkatkan bobot kualitas calon pegawai.
4.
Untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan itu
dengan khalayaknya, sehubungan dengan telah terjadinya suatu peristiwa yang
mengakibatkan kecaman, kesangsian, atau salah paham di kalangan khalayak
terhadap niat baik perusahaan.
5.
Untuk mendidik para pengguna atau konsumen agar mereka
lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan produk-produk perusahaan.
6.
Untuk mendukung keterlibatan perusahaan sebagai
sponsor dari penyelengaraan suatu acara.
7.
Untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas,serta
membuka pasar-pasar ekspor baru.
8.
Untuk mempersiapkan penerbitan saham tambahan atau
karena adanya perusahaan yang go publik.
9.
Untuk meyakinkan khalayak bahwa perusahaan mampu
bertahan atau bangkit setelah krisis.
10. Untuk
meningkatkan kemampuan dan ketahananperusahaan dalam rangka menghadapi risiko
pengambil alihan.
11. Untuk
menciptakan identitas perusahaan yang baru.
12. Untuk
menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas dan partisipasi para pimpinan
perusahaan organisasi dalam kehidupan sosial sehari-hari.
13. Untuk
memastikan para politisi bener-benar memahami kegiatan-kegiatan atau produk
perusahaan yang positif, agar perusahaan yang bersangkutan terhindar dari
peraturan, undang-undang, dan kebijakan pemerintah yang merugikan.
14. Untuk
menyebarluaskan kegiatan-kegiatan riset yang telah dilakukan perusahaan.
Cutlip &
Center and Canfield merumuskan fungsi Publik Relations sebagai berikut:
1.
Menjunjung aktifitas utama manajemen dalam mencapai
tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga atau organisasi)
2.
Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi
dengan publiknya sebagai khalayak sasaran.
3.
Mengidentifikasikan yang menyangkut opini, persepsi
dan tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi yang diwakilinya atau
sebaliknya.
4.
Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbangan
saran kepada pimpinan manajemen demi untuk tujuan dan manfaat bersama.
5.
Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan
mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan/organisasi ke
publiknya ata terjadi sebaliknya demi tercapainya citra positif bagi kedua
belah pihak (Ruslan,1998:3II)
Menurut Onong Uchjana Effendy dirumuskan fungsi
PR sebagai berikut :
1.
Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan
organisasi.
2.
Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan
publik, baik publik eksternal maupun internal.
3.
Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan
menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini
publik kepada organisasi.
4.
Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi
kepentingan umum.
Menurut Maria (2002, p.31),
“publik relation merupakan satu bagian dari
satu nafas yang sama dalam organisasi tersebut, dan harus memberi identitas
organisasinya dengan tepat dan benar serta mampu mengkomunikasikannya sehingga
publik menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian yang jelas dan benar
terhadap organisasi tersebut”. Hal ini sekedar memberikan gambaran tentang
fungsi public relation yaitu :
1. Kegiatan
yang bertujuan memperoleh itikad baik , kepercayaan , saling adanya pengertian
dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya.
2. Memiliki
sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan
semua pihak .
3. Unsur
penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik , sesuai harapan
public , tetapi merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan . sangat penting
bagaimana orgaisasi memiliki warna, budaya , citra , suasana , yang kondusif
dan menyenangkan , kinerja meningkat , dan produktifitas bisa di capai secara
optimal.
4. Usaha
menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan
publiknya, sekaligus menciptakan opini public sebagai efeknya , yang sangat
berguna sebagai input bagi organisasi atau perusahaan yang besangkutan. Dapat
disimpullkan bahwa public relation lebih berorientasi kepada pihak perusahaan ,
dan hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya karena mendapatkan opini dan
kritik dari konsumen. Tetapi jika fungsi public relation yang dilaksanakan
denngan baik , benar-benar merupakan alat uang ampuh untuk memperbaiki ,
mengembangkan peraturan, budaya organisasi , atau perusahaan, dan suasana yang
kondusif , serta peka terhadap karyawan , maka di perlukan pendekatan khusus dan motivasi dalam
meningkatkn kinerjanya. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa public relation
adalah memelihara , mengembangtumbuhkan , mempertahankan adanya komunikasi
timbale balik yang diperlukan dalam menangani , mengatasi masalah yang muncul
dan meminimalkannya .
Sebetulnya
memformulasikan apa peran PR dalam organisasi bukanlah hal yang mudah ,
beberapa penulis mencoba memetakan bahwa pada dasarnya peran PR dalam sebuah
organisasi.
CONTOHNYA !!!!
Corporate social Responbility ( CSR
) , merupakan wacana yang sedang mengemuka di dunia bisnis atau perusahaan .
wacana ini digunakan oleh perusahaan dalam rangka mengambil peran menghadapi
perekonomian menuju pasar bebas. Perkembangan pasar bebas yang telah membentuk
ikatan-ikatan ekonomi dunia dengan terbentuknya AFTA , APEC , dan sebagainya ,
telah mendorong perusahaan dari berbagai penjuru dunia untuk secara bersama
melaksanakan aktivitasnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat di sekitarnya
.
Sebagaimana
hasil konferensi Tingkat Tinggi Bumi ( Earth Summit ) di rio de jeneiro
Braziliz 1992 , menyepakati perubahan paradigm pembangunan , dari pertumbuhan
ekonomi menjadi pembangunan yang berkelanjutan . Dalam perspektif perusahaan ,
di mana keberlanjutan di maksud merupakan suatu program sebagai dampak dari
usaha-usaha yang telah di rintis , berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan
dari masing-masing stakeholder. Berbagai peristiwa negative yang menimpa
sejumlah perusahaan , terutama setelah reformasi , seharusnya menjadi pelajaran
berharga bagi para pemilik dan manajemen perusahaan untuk memberikan perhatian
dan tanggung jawab yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya di sekitar
lokasi perusahaan. Sebab kelangsungan suatu usaha tidak hanya di tentukan oleh
tingkat keuntungan , tapi juga tanggung jawab sosial perusahaan. Apa yang
terjadi ketika banyak perusahaan didemo, dihujat , bahkan di rusak oleh
masyarakat lokasi publik.
Bila
ditelusuri , boleh jadi salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian dan
tanggung jawab manajemen dan pemilik perusahaan terhadap masyarakat maupun
lingkungan di sekitar lokasii perusahaan. Investor hanya mengeduk dan
mengekploitasi Sumber Daya Alam yang ada di daerah tersebut , tanpa
memperhatikan faktor lingkungan. Selain itu, nyaris sedikit atau bahkan tidak
ada keuntungan perusahaan yang dikembalikan kepada masyarakat. Justru yang
banyak terjadi , masyarakat malah termaginalkan di daerah sendiri. Kasus
terbaru terjadi di papua yang melibatkan PT Freeport , hingga menimbulkan efek
domino dan menyebabkan chaos di daerah yang terkenal dengan potensi sumber daya
alamnya tersebut. Di sekitar areal pertambangan yang mengalirkan jutaan dollar
per hari, kehidupan masyarakat masih hidup miskin dan nyaris tak tersentuh
perhatian perusahaan. Bahkan berbagai tindakan anarkis ditimpakan kepada mereka
saat mengais sisa produksi di areal pembuangan limbah. Kekacauan tersebut
seharusnya tidak terjadi bila perusahaan memberikan tanggung jawab sosialnya
kepada masyarakat. Sebab, seperti dikatakan mantan PM Thailand Anand
Panyarachun pada Asian Forum on Coorporate Social Responbility , 18 september
2003 di Bangkok, “ melaksanakan praktik-praktik yang bertanggung jawab terhadap
lingkungan dan sosial akan meningkatkan nilai pemegang saham , dan berdampak
pada peningkatan prestasi keuangan serta menjamin sukses yang berkelanjutan
bagi perusahaan “.
Pada
kenyataannya , CSR tidak serta merta dipraktikkan oleh semua perusahaan.
Beberapa perusahaan yang menerapkan CSR justru dianggap sok sosial. Ada juga
yang berhasil memberikan materi riil kepada masyarakat , namun di ruang public
nama perusahaan gagal menarik simpati orang , tujuannya mau berderma sembari
meneguk untung citra , tetapi malah “buntung” . Hal ini terjadi karena CSR
dilakukan secara latah dan tidak didukung konsep yang baik.
FUNGSI
PR DI PEMERINTAH
Menurut John D. Millet
dalam bukunya management in public service the quest for effective performance
, yang artinya humas ( PR ) dalam dinas instansi atau lembaga kepemerintahan
terdapat beberapa hal untuk melaksanakan tugas utamanya , yaitu sebagai berikut
:
1.
Mengamati dan
mempelajari tentang hasrat, keinginan dan aspirasi masyarakat.
2.
Memberikan
nasihat, saran dan menanggapi apa sebaiknya yang dikehendaki publik.
3.
Kemampuan untuk
mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh publik.
4.
memberi
keterangan dan informasi tentang apa yang telajh diupayakan oleh suatu lembaga
pemerntah.
Fungsi-fungsi
pokok humas pemerintahan indonesia pada dasarnya, antara lain sebagai berikut:
a.
mengamankan
kebijaksanaan pemerintah
b.
memberikan
pelayanan dan penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah.
c.
Menjadi
komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif.
d.
Berperan serta
dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas.
CONTOHNYA !!!
RIBUNNEWS.COM, JAKARTA , Mengenai peraturan kebijakan untuk mengurai kemacetan di Jakarta ,
pemerintah pusat di anggap mempunyai pekerjaan rumah (PR) lebih banyak dari
pada Pemprov DKI Jakarta . Hal ini dikatakan oleh pengamat transportasi UI saat
diminta tanggapannya mengenai penerapan 17 langkah yangg diamanatkan oleh
Wapres. Menurutnya Pemprov DKI sudah berada di jalur untuk penanganan kemacetan
namun tidak diimbangi dengan dukungan pemerintah pusat .
Alviansyah memberikan
contoh konkritnya mengenai hal tersebut, satu diantaranya adalah kebijakan
penerapan electronic road pricing . Secara teknis Pemprov DKI sudah siap untuk
melaksanakannya , namun pemerintah pusat melalui kementrian keuangannya belum
siap untuk menerbitkan regulasi keuangannya. Hal ini senada dengan apa yang
diutarakan oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo beberapa waktu lalu , yang juga
mengatakan penerapan kebijakan ERP menunggu keputusan pemerintah pusat. Belum
ada kepastian akan di serahkan kemana uang jalan berbayar ini , apakah
dimasukkan ke kas daerah atau kas negara . Pusat juga harus mengimbangi
kebijakan yang di buat Pemprov DKI , jangan hanya terima beres saja ” , ujar
alviansyah. Alviansyah menjelakan bahwa implementasi kewenangan murni ada
ditangan pemerintah pusat. Contoh lainnya seperti penanganan kemacetan di jalan
tol yang sebenarnya ada di tangan kementrian PU , tetapi semuanya diserahkan
kepada Pemprov DKI. Ditambahkannya , bila terus begini maka upaya menangani
kemacetan di Jakarta tidak akan ada hasil signifikan.
PERAN PR DI PERUSAHAAN
Peran PR dalam
perusahaan, diantaranya ialah :
1. Sebagai
publisitas yang di semani pesan yang terencana melalui media tertentu tanpa
bayaran, untuk meningkatkan minat perusahaan/organisasi.
2. Sebagai
promosi yang merupakan suatu aktivitas menstimulasi perhatian terhadap produk,
orang organisasi atau kasus.
3. Sebagai
Management Isue yang memonitor aksi publik atau reaksi publik terhadap
organisasi.
4. Sebagai
Relationship Marketing yang mementapkan dan meningkatkan dengan kosumen.
CONTOHNYA !!!
Hampir semua organisasi pernah
mengalami krisis, wajar kalau kemudian sekarang ini timbul kesadaran dari
pimpinan organisasi bahwa mereka memerlukan kesiapan tersendiri untuk
menghadapi krisis, terutama yang berkaitan dengan media relations atau hubungan
dengan pers. Kesadaran seperti ini, juga dapat diartikan sebagai peluang yang
baik bagi para praktisi PR di organisasi-organisasi. Seperti diketahui,
kemajuan teknologi media, akan dengan mudah dan cepat menyampaikan informasi
krisis ke seluruh penjuru. Berita mengenai krisis, isu miring, atau pun berita
negatif akan dengan cepat menyebar ke mana-mana. Teknologi internet yang kini
menjadi bagian dari kehidupan kita menyebabkan mudahnya memperoleh informasi.
Penyebab terjadinya krisis adalah karena keterbatasan manusia mengatasi
berbagai tuntutan lingkungan atau kegagalan teknologi tinggi. Beberapa contoh,
memperlihatkan hal tersebut kepada kita. Musibah lainnya yang dapat menyebabkan
krisis adalah pemogokan masal, kebakaran, kecelakaan, ancaman pengambilalihan
perusahaan, peraturan baru yang merugikan, skandal, resesi ekonomi, dan
sebagainya. Pada dasarnya ada dua macam kemungkinan krisis. Pertama, yang bisa
diperhitungkan, dan kedua, yang tidak bisa diperhitungkan. Yang bisa
diperhitungkan, berkaitan erat dengan karakteristik atau bidang kegiatan yang
digeluti oleh suatu organisasi. Sedangkan yang tidak bisa diantisipasi adalah
krisis eksternal yang juga sama-sama berbahaya. Organisasi perlu
membentuk tim manajemen krisis yang permanen dan ramping, agar mereka dapat
selelu berkomunikasi. Bila terjadi krisis, tim ini harus mengambil inisiatif
dan memberikan respon pertama untuk menjelaskan kepada publik, jangan sampai
tim merespon akibat pertanyaan pers. Upaya menutup-nutupi krisis bisa berakibat
fatal, misalnya pers semakin aktif menurunkan tim investigasinya untuk mengorek
krisis lebih dalam.Tugas utama yang harus dilakukan oleh tim krisis adalah
melakukan identifikasi krisis dan menentukan langkah-langkah apa yang harus
dilakukan. Semua tim harus bisa menjelaskan pesan-pesan komunikasi yang sudah
disepakati. Tim manajemen krisis harus menghindari pernyataan off the
record, karena dia benar-benar menguasai masalahnya. Baik sekali kalau
diterbitkan buku petunjuk penanggulangan krisis.
Ada hal
penting yang diingat oleh praktisi PR, soal pers, dalam situasi krisis, yaitu :
1.
Pers beranggapan bahwa berita buruk adalah
berita yang baik bagi pers.
2.
Pers seperti burung pemakan
bangkai, akan mencecar korban dengan pertanyaanpertanyaan yang bisa memojokkan
Dalam konteks tersebut, penting untuk diketahui bagaimana strategi
berhubungan dengan media yang baik. Karena hal demikian akan menjadi salah satu
kunci penting, bagaimana PR dapat mengambil peranannya dengan baik.
Selain pers, stakeholder lainnya juga penting untuk dihadapi
secara khusus. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan krisis pasti
akan diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tim juga harus bisa
menjelaskan hal yang sama kepada stakeholder.
Philip Kotler memasukkan humas dalam konsep Mega Marketing,
intinya bangunlah citra melalui PR. Tanpa citra yang baik, organisasi akan
dibenci dan produknya tidak laku. Tugas PR memang sangat luas, dari
menjembatani komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat, menjabarkan misi
perusahaan lewat company profile, menggunakan pers untuk publisitas,
meluncurkan opini lewat public figure, dan sejumlah peran lainnya. Bahkan karena
banyak berurusan dengan opini dan persepsi publik, PR juga digunakan untuk
menyelamatkan nama baik perusahaan. Tugas PR bisa juga meluruskan opini yang
keliru tentang suatu institusi.
PERAN PR DI
PEMERINTAH
PR dalam lembaga pemerintah dan politik
adalah kebalikan dari PR dalam lembaga profit/bisnis. Lembaga ini berada dalam
zona Much Change-Low Threat. Publik PR dalam lembaga ini sangat luas baik
internal maupun eksternal. PR dalam lembaga ini memiliki peran yang tidak
begitu luas disbanding dalam lembaga bisnis. PR hanya berperan sebagai
communication technician , melakukan hal-hal teknis saja. Yang paling menonjol
adalah menyampaikan kegiatan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk
publisitas. PR juga menampung keluh kesah masyarakat terhadap kinerja
pemerintah , namun tetap dalam hal umpan baliknya . kembali lagi ke pemerintah
itu sendiri , PR pemerintah juga berperan sebagai communication facilitator
antara pemerintah ( eksekutif ) dan lembaga legislative ( DPR ). Oleh karena
itu , DPR dalam lembaga ini harus memiliki kemampuan politik.
Rahmadi
mengungkapkan peran-peran PR sbb :
1. Memberikan pengertian dan penerangan kepada masyarakat tentang kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.PR sebagai mata dan telinga pemerintah harus turut mensukseskan progam pemerintah terutama dalam hal pelayanan masyarakat.
2. Menyediakan baha informasi terhadap media
tentang kebijakan yang dibuat pemerintah
3. Promosi kegiatan pemerintah terhadap publik luar atau dalam negeri.
3. Promosi kegiatan pemerintah terhadap publik luar atau dalam negeri.
4. Memonitor pendapat umum tentang kegiatan
pemerintah.
Peranan PR dalam Lembaga Nonprofit
Lembaga
non profit yang jauh dari orientasi komersial berbeda aktivitasnya dengan
perusahaan profit maupun pemerintahan.Berbeda dengan pemerintah dalam hal ruang
lingkup yang lebih sempit.Pemerintah memiliki publik yang luas yaitu seluruh
masyarakat,sedangkan lembaga non profit tidak.Lembaga non profit memperjuangkan
progam,misi kepedulian dan kemanusiaan.
Scott M.Cutlip dalam bukunya Effective PR menyebutkan 5 fungsi PR di organisasi non profit sbb:
Scott M.Cutlip dalam bukunya Effective PR menyebutkan 5 fungsi PR di organisasi non profit sbb:
1.Mengembangkan
awareness masyarakat terhadap citra organisasi
2.Menciptakan
media komunikasi yang tepat antara publik dan organisasi
3.Menciptakan
iklim fundraising
4.
Memformulasikan kebijakan public yang berkaitan dnga misi organisasi.
Salah satu organisasi non profit yang
melakukan fungsi PR adalah Mer-C,LSM yang mengkhususkan dirinya dalam bantuan
kesehatan korban bencana alam.Kegiatan Mer-C meliputi kerjasama dengan media
dalam bentuk dukungan publisitas,kerjasama dengan profit company dalam hal
dukungan sponsor,kerjasama dengan pemerintah.
Di
era globalisasi,dimana organisasi non profit tidak lagi bisa bergantung hanya
kepada pemodal dana,beberapa lembaga non profit memadukan unsur marketing dalam
kegiatannya.Contoh nyatanya adalah kegiatan rumah sakit dan pendidikan.Rumah
sakit-rumah sakit dan beberapa perguruan tinggi mulai berorientasi profit
.Namun laba tsb dipakai kembali untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit maupun
untuk proses belajar mengajar yang lebih baik.
CONTOHNYA !!!!
HUMAS DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (
DEPBUDPAR)
Dari
riset yang dilakukan Depbudpar , sekitar 70 persen wisatawan asing sebenarnya
lebih menyukai wisata bahari dari pada wisata alam lain. Untuk meningkatkan
publisitas potensi wisata Indonesia, antara lain “merangkul” para wartawan
media. Kiat yang dilakukan humas Depbudpar cukup menarik , yaitu membuat acara
seminar dan outbound di atas kapal pinisi selama 2 hari bagi jurnalis dan pers.
Diatas kapal tradisional ini seminar berlangsung dengan suasana berbeda,
mengarungi lautan lepas sambil melihat keindahan pulau seribu.
HUMAS
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
Sepanjang
2006/2007, kecelakaan darat , laut dan udara terjadi seperti “arisan” dan
menelan ratusan korban jiwa. Hilangnya pesawat Adam air , tenggelamnya kapal
motor Penumpang Levina 1 , terbakarnya pesawat Garuda Indonesia , hingga
kondisi rel dan armada kereta api yang sudah sangat tua. Dampak dari insiden
transportasi tersebut adalah penggantian pejabat eselon di jajaran departemen
perhubungan awal maret 2007 oleh menteri perhubungan saat itu.
Lalu bagaimana peran humas
departemen perhubungan untuk memperbaiki citra instansinya? Bagaimana
mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan system transportasi
Indonesia oleh para operator yang koordinasinya dibawah Departemen Perhubungan?
Permisi boleh minta sumber fungsi dan peran pr di pemerintah?
ReplyDelete